Panduan Cara Aktivasi Lara With Me [ LWM]




Seperti yang telah saya uraikan di postingan sebelumnya, Untuk berivestasi di Telegram dgn aplikasi LARAWITH.ME harus mempunyai aplikasi TELEGRAM lebih dulu setelah itu maka silahkan masuk ke website LARAWITH.ME

Langkah I :
Silahkan masuk ke website LARAWITH.ME Muncul halaman seperti di bawah ini dan silhkan klik tombol AKTIVASIKAN AKUN LARA. 

Langkah 2
Setelah itu akan muncul gambar seperti dibawah ini



Langkah 3
Setelah itu akan muncul gambar seperti dibawah ini


Langkah 4

Setelah itu akan muncul gambar seperti dibawah ini


Langkah 5

Setelah itu akan muncul gambar seperti dibawah ini :


Silahkan klik tombol ''START''






Setelah klik tombol star maka terbuka halaman seperti di bawah ini untuk memilih bahasa,dan untuk bahasa indonesia cukup klik tombol BAHASA maka secara otomatis semua keterangan di Lara tersebut menjadi bahasa indonesia.


Setelah klik tombol star maka terbuka halaman seperti di bawah ini untuk memilih bahasa,dan untuk bahasa indonesia cukup klik tombol BAHASA maka secara otomatis semua keterangan di Lara tersebut menjadi bahasa indonesia

jika muncul gambar ini maka selesai sudah proses aktivasinya

Semoga panduan ini dapat membantu anda yg berkeinginan kuat tuk mendapatkan income bersama LARA.

INI SALAH SATU RINCIAN PENDAPATAN DARI LARA SETIAP HARI



--------------------------------------------------------------------------------------- 
Salam Sukses Selalu
Good.....Jobb 

NB :


Cara Mengaktifkan LARA masuk Website klik LARAWITHME 


Cara mendapatkan / mendaftarkan akun klik Perfect Money


Cara mendapatkan / mendaftarkan akun klik Bitcoin


Cara mendapatkan / mendaftarkan  akun klik Triv Money Exchage



Jokowi Care, Sebuah Ide Bermasalah Yang Serampangan Memunculkannya



Calon Presiden Joko Widodo belakangan menawarkan ide Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP). Duplikasi ide yang selama ini berjalan di DKI Jakarta. Bagaimana implementasi ide KIS dan KIP di lapangan?

Pekan ini, Joko resmi mewacanakan dua program yang selama ini telah berjalan di Jakarta. Program yang berbasis kartu ini tampaknya akan menjadi andalan kampanye Joko. Ia juga mengklaim, program KIS tidak bertentangan dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. "Bertentangan bagaimana? Nggak. BPJS lembaganya, sistemnya yang ini (Kartu Indonesia Sehat), yang kita bangun," ujar Joko di Jawa Barat, Kamis (12/6/2014).

Meski tidak terperinci menjelaskan implementasi di lapangan atas ide KIS ini, Joko menegaskan antara BPJS dan KIS harus berjalan beriringan. Ia mengaku, ide KIS ini tidak jauh berbeda dengan program Kartu Jakarta Sehat (KJS) yang telah berjalan di Provinsi DKI Jakarta. Hanya saja Joko menekankan KIS akan mengalami perbaikan. "Bisa buat Puskemas, rumah sakit, mau operasi, bisa," kata Joko.

Sedangkan program KIP, Joko menjelaskan, program tersebut merupakan komplementer terhadap program pendidikan gratis 12 tahun yang selama ini sudah berjalan. Sama dengan KJP, dalam pandangan Joko, KIP ini berisi dana yang dapat dimanfaatkan untuk membeli kelengkapan sekolah seperti buku dan sepatu.

Anggota Komisi IX DPR RI Okky Asokawati ketika diminta pendapat atas ide KIS yang digulirkan Joko mempertanyakan tentang pembiayaan program tersebut. "Itu program yang disupport oleh pemda atau bagaimana?," tanya Okky.

Ia menduga, bisa saja Joko belum membaca UU BPJS. Kemungkinan lainnya, kata Okky, Joko telah membaca UU BPJS dengan membaca rentang waktu sekitar 1,5 tahun hingga 2016 dengan menggenjot Pemda untuk membayar iuran. "Kalau mekanisme lewat pemda, tentu bertentangan dengan UU BPJS," ingat Okky.
Menurut anggota Tim Kampanye Nasional Prabowo-Hatta ini ide KIS tentu bertentangan dengan BPJS Kesehatan. Menurut Okky, merujuk UU BPJS, pada 2016 tidak ada lagi jaminan sosial kesehatan yang dibiayai Pemda.

"Nanti 2016 tidak boleh lagi Pemda yang biayai warganya sebagai Peserta Bantuan Iuran (PBI). Karena 2016 sesuai dengan konstitusi, bahwa semua warga negara ditanggung oleh negara," tambah Okky.

Sementara terpisah, salah satu guru di lingkungan Pemprov DKI Jakarta Ahmad Surendy mengeluhkan mekanisme Kartu Jakarta Pintar (KJP), program andalan Joko yang dalam praktiknya di lapangan cukup berbelit. "Dalam praktiknya banyak salah sasaran. Petunjuk Teknisnya tidak jelas. Alur juga bisa dibelokkan," cetus dia saat dihubungi.

Keluhan tersebut linier dengan temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) yang mengungkapkan sebesar Rp500 miliar dana KJP tidak tepat sasaran. Pada 2013, ICW mencatat dari total 405.000 penerima KJP, sebanyak 19,4 persen ternyata meleset.

Ide Joko Care menggulirkan KIS maupun KIP dengan merujuk KJP maupun KJS tentu cukup ambisius. Namun bila ditelisik lebih dalam, ide ini justru bertabrakan dengan BPJS Kesehatan yang telah berjalan.

Di samping itu, ide Joko Care ini tentu dipertanyakan, terlebih bila melihat ide serupa yang terjadi di DKI justru bermasalah di lapangan. Jika demikian, apa yang segar dari ide Joko Care ini, selain untuk pencitraan semata?

Kampanye Hitam Kubu Jokowi, JK Dilaporkan Karena Nyatakan Prabowo Sebagai 'Capres Dor'

jusuf kalla kampanye hitam 
Tim advokasi pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa akan melaporkan calon wakil presiden Jusuf Kalla (JK) ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Ini terkait pernyataan JK yang secara implisit mengaitkan Prabowo Subianto sebagai "Capres dor."

"Pada Kampanye di Lapangan Komplek Adat Mamuju Sulawesi Barat, Kamis 12 Juni 2014, Jusuf Kalla mengajak masyarakat memilih pasangan capres-cawapres nomor urut dua, bukan "capres dor,'" kata ketua tim advokasi Prabowo-Hatta, Habiburokhman, di rumah Polonia, Jakarta, Sabtu 14 Juni 2014.

Ia juga mengatakan, pada kampanye itu, JK meminta agar masyarakat jangan memilih Capres yang suka 'dor', karena akan mengenang Mamuju era 60-an, di mana masyarakat menderita karena ada aksi tembak-tembakan.

Bagi tim advokasi, sebutan 'Capres dor' dari JK jelas mengarah kepada Capres nomor urut satu Prabowo Subianto, karena pilpres hanya diikuti dua pasang. "Jika dia menyebut capres lain berarti yang dimaksud ya Prabowo Subianto," katanya.
Dia menilai, pernyataan JK soal 'Capres dor' dapat dikategorikan sebagai fitnah keji yang mengarah pada pembunuhan karakter. Pihaknya menyesalkan pernyataan JK selaku politisi senior yang seharusnya menunjukkan ketauladanan.

"Massa tingkat 'grass root' sangat mudah terprovokasi. Dikhawatirkan bisa terjadi gesekan fisik antarpendukung capres-cawapres jika kaum elit terus mengeluarkan statement panas tanpa terkendali," tegasnya.

Habiburokhman mengatakan, laporan ke Bawaslu berdasatkan UU Pemilihan Presiden. "Tindakan JK diduga melanggar Pasal 41 ayat (1) UU Nomor 42 Tahun 2008 yang berbunyi pelaksana, petugas, peserta kampanye dilarang menghina seseorang atau pasangan calon lain," jelasnya.

Wiranto Diminta Klarifikasi Sebagai Atasan Prabowo! Semakin Dizhalimi, Prabowo Semakin Banyak Pendukungnya

prabowo dan wiranto
Kubu Prabowo-Hatta menunggu klarifikasi dari Jenderal (purn) Wiranto terkait isi surat Dewan Kehormatan Perwira (DKP) tentang pemberhentian Prabowo Subianto dari Tentara Nasional Indonesia. Hal itu dikatakan oleh juru bicara Prabowo-Hatta, Nurul Arifin.

"Kami menunggu klarifikasi dari pak Wiranto. Bikin saja penjelasan kepada masyarakat agar tidak dibuat pusing," kata Nurul di kawasan Kebayoran Baru, Sabtu (14/6/2014).

Politisi Golkar menilai beredarnya surat DKP itu merupakan bentuk kampanye hitam. Ia pun menyayangkan pada saat Prabowo menjadi Cawapres Megawati di 2009 surat DKP tidak muncul dan isu HAM tidak dipersoalkan pada Pemilu yang sama.
"Ini tidak fair, pada 2009 tidak dibuka saat (Prabowo) menjadi Cawapres Megawati. Ini bentuk kampanye hitam," tuturnya.

Meski Prabowo banyak diserang kampanye hitam, Nurul optimis dukungan akan semakin kuat. Menurutnya, rasa simpati dan empati akan semakin mengalir saat Prabowo diserang oleh isu-isu negatif.

"Semakin kita didzolimi, semakin banyak pendukung kita. Kami diuntungkan dari empati dan dukungan masyarakat," ujarnya.

Jika Kubu Jokowi Dukung Tolak Dolly Ditutup, Kubu Prabowo Dukung Dolly Ditutup! Memang Berbeda...

prabowo hatta capres
Ketua Tim Pemenangan capres-cawapres, Prabowo-Hatta, Mahfud MD mengatakan setuju dengan keputusan Wali kKota Surabaya, Tri Rismaharini yang ingin menutup lokalisasi Dolly dan minuman keras. Apapun alasannya, lokalisasi itu tidak bagus.

"Itu kehinaan. Negara terhina membiarkan hal-hal seperti itu," ujar Mahfud MD kepada wartawan di Rumah Polonia, Jakarta Timur, Sabtu (14/6).
Mantan ketua MK itu menuturkan, lokalisasi yang dibiarkan di masyarakat itu sangat murahan. "Kan malu kita. Rumah seperti itu diisi anak-anak SMP-SMA. Bukan kelas mencari kehidupan ekonomi," katanya.
Karena itu, ia mendukung penuh agar Dolly dibubarkan dan dicari alternatif lain oleh negara terkait dampak sosial akibat penutupan itu. "Hal-hal yang sudah jelas kayak gitu kok malah dilokalisasi," katanya.

Guntur Romli Antek JIL Dan Pendukung Jokowi, Sebarkan Foto Kampanye Hitam Prabowo Dan Teroris

guntur romli sebar foto fitnah

Kampanye hitam disebarkan oleh akun yang diduga sebagai pendukung Joko Widodo-Jusuf Kalla di media sosial twitter. Kali ini, akun tersebut menyebar foto rekaan Prabowo dan tokoh-tokoh koalisi merah putih yang dipadukan dengan tokoh-tokoh terorisme.
 
Penelusuran RoL, foto tersebut diduga diunggah oleh akun @mertaayu25. Akun tersebut hanya memiliki jumlah followers 33 dan memiliki tweet sebanyak 37 kali. Usai mengunggah foto Prabowo dengan tokoh-tokoh terorisme,  akun tersebut pun mengunggah foto Jokowi sedang berada di Tanah Suci bersama dengan keluarganya.

Foto yang diduga rekaan tersebut memperlihatkan Prabowo bersama calon wakil presiden Hatta Rajasa bersama dengan tokoh-tokoh koalisi merah putih seperti Anis Matta, Aburizal Bakrie, hingga Tiffatul Sembiring. Terdapat juga tokoh Islam garis keras seperti Ketua FPI Habib Rizieq Shihab dan Abubakar Ba'asyir.

Hanya, di bagian atas foto, tampak beberapa tokoh terorisme ada disana. Misalnya, terpidana mati kasus bom Bali Imam Samudera dan Amrozi, hingga pimpinan Alqaidah Osama bin Laden. Hanya, tokoh-tokoh tersebut mengapit mantan presiden Soeharto yang juga merupakan bekas mertua Prabowo.

Foto tersebut pun disebarkan ulang oleh akun-akun pendukung Jokowi-JK seperti @ulinyusron dan @madhebela.

Foto ini juga disebarkan oleh antek-antek JIL yang bernama Mohamad Guntur Romli dalam akun facebook. Ironisnya mereka yang katanya JIL orang terpelajar ternyata hanya sekumpulan orang bodoh yang mencoba menyebarkan virus kebodohan mereka kepada yang lain.

Difoto tersebut dipampang Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), sedangkan HTI sendiri mengharamkan ikut pemilu demokrasi. Apalagi memilih presiden dengan jalan demokrasi. Ironisnya, malah sebenarnya HTI lebih dekat dengan Jokowi. Inilah kebodohongan antek-antek JIL yang selalu dipelihara.
 Foto-foto pembesar HTI bertemu akrab dengan Jokowi:
pembesar hti bertemu jokowi
pembesar hti bertemu jokowi2
pembesar hti bertemu jokowi3

Wartawan Peliharaan! Cerita Berita Bertarif Rp 10 Juta Untuk Jurnalis Amoral Binaan PDIP

wartawan busuk

Seorang petinggi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan duduk di Dewan Perwakilan Rakyat menelepon seorang wartawan peliharaannya. Dia menitip pesan untuk menggarap sebuah berita.
Jika beritanya tayang, imbalan bakal diterima pelacur berita itu tidak tanggung-tanggung. Fulus Rp 10 juta bakal ditransfer. "Ada yang dibayar oleh petinggi PDIP untuk satu berita. Kamu tahu berapa bayarannya? Rp 10 juta," kata seorang wartawan media online meminta identitasnya tidak disebutkan.

Bagi kalangan wartawan, isyarat uang amplop ditentukan sesuai takaran bensin. Untuk duit Rp 10 juta masuk dalam kategori satuan berat, yaitu ton. Sedangkan fulus ratusan ribu termasuk kategori literan. Uang amplop ini disebut Jale.

Sumber di kalangan petinggi Partai Banteng membenarkan partainya membina wartawan dari berbagai media nasional di Jakarta. Ada dua kategori wartawan peliharaan PDIP. Pertama ada grup wartawan di BlackBerry Messanger. Kedua ada wartawan dibina langsung oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) partai. "Sistemnya habis putus," ujarnya Selasa pekan lalu.

Seorang wartawan di media nasional mengaku jurnalis itu memang dikenal merah. Penyebutan itu bukan lantaran baju dia kenakan, melainkan isi beritanya lebih berwarna merah seperti bendera PDIP. Bahkan reporter dibawa hanya juga dongkol jika dia sudah mengedit berita berisi informasi menyudutkan PDIP. "Dihalusin," ucapnya.
Wartawan lain juga memiliki pengalaman serupa. Dia kerap kesal oleh atasannya.
Tugasnya mengikuti Joko Widodo di kantor Balai Kota Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sudah menjadi keharusan meski dibilang beritanya biasa saja. "Cuma Jokowi boker (buang hajat) saja belum ada beritanya," kata wartawan itu Sabtu pekan kemarin. Dia mengaku sudah bosan mengikuti Jokowi blusukan lantaran dianggap sebagai pencitraan. Namun karena sudah tugas dari kantor dia tidak bisa berbuat banyak.
Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia Eko Maryadi mengatakan sejauh ini belum menemukan wartawan profesional bermain isu di pemilihan presiden. Namun demikian, AJI menemukan media saat ini terpolarisasi ikut mendukung salah satu pasangan calon presiden. "Kita melihat pemilihan presiden ini ada polarisasi," ujarnya kemarin.
Dia menjelaskan polarisasi itu terbentuk lantaran masyarakat sudah tidak percaya lagi dengan lembaga survei. Menurut Eko, Pemilu 2014 memang berbeda dengan pemilu sebelumnya pada 2004 dan 2009 di mana lembaga survei begitu berjaya. Untuk itu, kata dia, politisi menggunakan pendekatan untuk menguasai media.
"Sayangnya pas menjelang pemilihan presiden, media lebih hitam putih, lebih saling berhadapan. Ini disebabkan karena kandidat cuma dua," ujar Eko. "Sebelumnya media tidak berkubu. Pemilu sebelumnya lebih santai."
Meski begitu, Eko tidak menampik ada wartawan memang terlibat langsung mendukung salah satu pasangan calon lantaran dia memang kader atau dibayar. Pelacur berita itu, kata dia, lebih bermain secara diam-diam dan membawa isu pesanan.
"Kalau itu pasti ada, indikasinya cukup jelas."

Benarkah Kedekatan Abraham Samad Adalah Untuk Selamatkan Jokowi Dari Skandal Korupsi?

jokowi dan abraham samad
Kedekatan Ketua KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) Abraham Samad dengan partai banteng moncong putih itu disebut-sebut yang membuat kinerja KPK tak lagi ampuh pada sejumlah kasus skandal korupsi yang melibatkan Gubernur DKI Jakarta (non aktif) Joko Widodo (Jokowi).
Setumpuk bukti memperlihatkan bagaimana Samad meramu cantik hubungan romantisnya dengan PDI-P, termasuk dengan para petinggi partai tersebut, sebut saja Jokowi, Tjahyo Kumolo, Puan Maharani, bahkan Megawati Soekarnoputri. Samad juga terbukti menghadiri pertemuan resmi partai yang diselenggarakan PDI-P, bukan cuma sekali, tapi berkali-kali.
KPK sudah seharusnya steril dari hal berbau politik agar tidak mencederai kredibilitas penegakan hukum korupsi. Tapi yang terjadi adalah sebaliknya, KPK justru menjadi pion penting di arena politik praktis dengan meletakkan Samad sebagai Ketua Umum KPK untuk 'nongkrong’ di kubu PDI-P.
Keberadaan Samad jelas sangat berarti bagi di PDI-P. Diantaranya adalah Samad mampu mengamankan Jokowi dari kasus-kasus yang melibat Gubernur DKI Jakarta non aktif itu. Sebut saja kasus bus Transjakarta, Gratifikasi, Monorail, KJS, hingga Waduk Ria Rio. Samad juga disebut-sebut sebagai pahlawan yang sukses mengantarkan Jokowi sebagai Capres dengan nomor urut 2 tanpa sedikitpun ‘tercolek’ skandal korupsi.

Lebih dari sekedar menyelamatkan Jokowi yang diduga terlibat sederet skandal korupsi, kedekatan antara Joko Widodo yang mantan Walkot Solo dan kini tengah menjabat Gubernur DKI dengan Abraham Samad yang duduk sebagai penegak hukum korupsi dapat mencerminkan sebuah asumsi baru di masyarakat, yakni Jokowi akan dinilai publik bersih korupsi, karena logikanya tidak mungkin pemberantas korupsi bisa akrab dengan koruptor. Sungguh sebuah trik cerdas untuk sebuah pencitraan baru bagi Jokowi.
Satu lagi manuver Samad yang cukup cerdik namun sayangnya lebih dulu terbongkar ke ranah publik, yaitu pertemuannya yang dilakukannya secara diam-diam dengan Jokowi di Bandara Adisucipto, Jogjakarta, pada 3 Mei lalu. Namun belum lagi tuntas pertemuannya dengan Jokowi tiba-tiba diketahui oleh media. Samad terkejut, Jokowi apalagi. Tapi bukan Abraham Samad namanya jika tak pandai berkelit. Dengan entengnya ia menyebut bahwa pertemuannya dengan Jokowi terjadi tidak disengaja.
Kemampuan Samad dalam bermanuver patut diacungi jempol. Jika saja ia tidak masuk ranah politik, niscaya publik akan mempercayainya sebagai ‘Dewa Pemberantas Korupsi’. Semua kasus skandal korupsi dibantainya tanpa kenal ampun, tapi tidak untuk Jokowi. Tugas Samad menyelamatkan Jokowi dari sederet skandal korupsi hingga mengantarkan Jokowi ke kursi Capres selesai dengan sukses gemilang.
Sebelumnya, banyak tokoh yang berteriak untuk masalah ini. Ribuan mahasiswa pun telah turun ke jalan mendesak KPK mengusut Jokowi, tapi Samad tak peduli. Samad lebih memilih duduk berdekatan dengan Megawati dari pada membersihkan lembaga dan dirinya dari cipratan busuknya ambisius manusia. KPK bisa saja dijual Samad dengan harga-harga yang telah disepakati. Kredibilitas KPK saat ini tidak lagi sementereng dulu, sebelum dikotori oleh napsu nepotisme seorang Abraham Samad.
“Sebaiknya Ketua KPK Abraham Samad fokus menyelesaikan tugas pemberantasan korupsi di Indonesia. Jika selama ini dia berkomunikasi dan bertemu dengan politisi, jelas dia telah mencederai kredibilitas KPK, dan dengan terang benderang melanggar kode etik KPK,” ujar Dahnil Anzar yang juga penggiat anti korupsi di Serang, beberapa waktu lalu.
Samad dan KPK dalam kamuflasenya motto-nya berkata, "Berani Jujur Hebat". Namun ketika kejujuran itu hanya omong kosong dan ketika amanah itu hanya bualan dan dongeng jelang tidur, maka sampai pada titik ini, tak ada lagi yang dapat diharapkan dari Samad yang kini telah terjerembab dengan ambisinya. Sementara kredibilitas KPK telah tergadai oleh napsu syahwat ambisi, uang, dan kekuasan yang hina.

Mau 'Sikat' Jokowi, KPK Dilema! Benarkah?

jokowi dan busway

Ketua Progres 98 Faizal Assegaf menilai, Komisi Pemberantsan Korupsi (KPK) ingin mengambil alih kasus Transjakarta. Hal ini dilakukan karena lembaga antirasuah itu diduga mendapat bocoran rekaman dan transkrip pembicaraan penangguhan pemeriksaan terhadap Joko Widodo.

Dengan demikian, Progres 98 mendesak KPK agar memeriksa dugaan gratifikasi Jokowi yang masih menjadi Gubernur DKI nonaktif, dalam mengumpulkan rekening kampanye untuk menjadi calon presiden. "Memang kenapa? (tidak mau periksa rekening kampanye)," cerita Faisal ke seseorang yang mengaku utusan Bambang itu, sebagaimana, rabu (18/6).
"Karena kata Bambang dilema (periksa rekening kampanye Jokowi) bagi KPK," ujar Faisal mengulang kata utusan Bambang itu.
"Dilema kenapa?," tanya Faisal lagi.
"Mas Bambang bilang, ya udah angkat Transjakarta aja," lanjut orang tersebut.

Dengan kejadian itu lanjut Faisal, KPK ingin menunjukan keinginan memeriksa kasus yang juga melibatkan bekas bawahan Jokowi Udar Pristono yang sudah tersangka.
"Saya menduga, pertama KPK cuci tangan, menghindar memeriksa gratifikasi rekening," katanya.
"Makanya dua hari ini mereka (KPK) angkat terus. Mungkin itu awal bukti mereka buat desakan (periksa kasus Transjakarta)," tandasnya

Terbukti Kalau Orang PDIP Sendiri Yang Gemar Kampanye Hitam!

politisi pdip serang prabowo
Politisi PDI Perjuangan Jawa Timur, Jessika Stefani Rachel SH akan dilaporkan ke Bawaslu Jatim karena telah menebarkan berita bohong di situs jejaring sosial Facebook.
Caleg DPRD Provinsi Jatim dapil Lumajang-Jember asal PDIP nomor urut 4 ini menyebut Prabowo adalah jelmaan Dajjal.
"P.I.S.S  N.K.R.I  Tahukah Anda.....?????  Prabowo_Subianto Adalah Jelmaan Iblis Atau Dajjal Yang Menyamar Jadi Manusia. Betapa Bahayanya Dia Kalo Sampai Jadi Pemimpin di Negeri ini. Ini Bukan Fitnah atau Black Campaign. Ada Sumber Yang Kuat Untuk Membuktikan Fakta ini," tulis Jessika pada 13 Juni 2014.
Status tersebut mendapat tanggapan keras dari Wakil Ketua Bidang Media Center Tim Pemenangan Prabowo-Hatta Jatim, Hendro T Subiantoro.
"Ini sudah keterlaluan dan bukan lagi black campaign, tapi sudah penghinaan yang berbau SARA serta fitnah. Sehingga ini bisa masuk tindak pidana Cyber Crime dan akan kami laporkan pada Bawaslu Jawa Timur," tegas Hendro kepada wartawan, Senin (16/6/2014), dikutip beritajatim.
Menurut Hendro, status itu diunggah Jessika Stefani saat berada di Kantor DPRD Provinsi Jatim, Jalan Indrapura Surabaya. Setelah itu caleg yang gagal mendapat kursi DPRD Provinsi Jatim itu terdeteksi mengomentari tanggapan dari Facebooker lain di Kantor DPD PDIP Jatim, Jalan Kendangsari Surabaya.
"Ini juga menjadi bukti bahwa yang suka black campaign dan membuat fitnah selama ini adalah kubu Jokowi-JK," tukas mantan aktivis PMII ini.
Sebagai orang yang beragama, khususnya beragama Islam, lanjut Hendro, Dajjal merupakan simbol kehancuran dan tanda akhir zaman (kiamat).
"Pak Prabowo itu dikenal oleh ulama, habaib dan kiai, sehingga kalau Prabowo dipersonifikasikan sebagai Dajjal itu sama juga menghina umat Islam, ini yang kami khawatirkan bisa menimbulkan konflik horizontal," pungkasnya.

Ini Isi Percakapan Mega-Jaksa Agung Soal Jokowi?

Ketua Progres 98, Faizal Assegaf mengaku mendapatkan transkrip rekaman yang diduga antara Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan Jaksa Agung Basyrief Arief.
Faizal mengatakan, transkrip itu membicarakan permintaan Megawati agar kasus korupsi TransJakarta, tidak menyeret Jokowi. Dalam kasus ini, mantan Kepala Dishub DKI Udar Pristono, sudah ditetapkan sebagai tersangka.
Menurut dia, pembicaraan dua orang itu yang diduga antara Megawati dengan Basrief berlangsung tanggal 3 Mei 2014 pukul 23.09 WIB, dan durasinya selama 3 menit 12 detik.
Lalu, seperti apa isi transkrip itu? Berikut yang diperoleh dari Faizal, saat memberikan keterangan pers di kantor Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (18/6/2014):
Basrief Arief: ... Terima kasih bu, arahannya sudah saya terima, langsung saya rapatkan dengan teman-teman..."
Megawati: "... Itu anu, sampean jangan khawatir, soal media saya serahkan ke Pak Surya, nanti beliau yang berusaha meredam..."
Basrief Arief: "... Makasih bu, eskalasi pemberitaan beberapa hari agak naik, tapi alhamdulillah trendnya mulai menurun. Tim kami sudah menghadap Pak Jokowi meminta yang bersangkutan agar tidak terlalu reaktif ke media massa..."
Megawati: "... Syukurlah kalau begitu, intinya jangan sampai masalah ini (kasus TransJakarta) melemahkan kita, bisa blunder hadapi Pilpres, tolong diberi kepastian, soal teknis bicarakan langsung dengan Pak Trimedia dan mas Todung, aku percaya sama sampaean..."
Basrief Arief: "... Tadi sore kami sudah berkoordinasi, insyallah semuanya berjalan lancar, mohon dukungan dan doanya Bu, saya akan berusaha maksimal, Pak Trimedia juga sudah menjamin data-datanya..."
Megawati: "... Amien, semua ini ujian, semoga tidak berlarut-larut, apa sih yang ga dipolitisir, apalagi situasi kini makin dinamis, tapi saya percaya sampean dan kawan-kawan bisa meyakinkan ke media, saya percaya bisa diatasi, jangan kasus ini Pak Jokowi jadi terseret dan membuat agenda kita semua berantakan..."
Basyrief Arief: "... Insyallah saya usahakan, sekali lagi terima kasih kepercayaan ibu kepada saya dan teman-teman, kita komit kok Bu, untuk urusan ini (kasus TransJakarta) saya pasang badan..."

Dolly Tutup, Bu Risma: Kalau Saya Mati Ikhlaskan




Jakarta- Penutupan kawasan lokalisasi Dolly yang berada di daerah Jarak, Surabaya, Jawa Timur ini akan berlangsung malam ini Rabu, (18/6/2014).

Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini  atau biasa disapa Bu Risma sadar langkahnya menutup kawasan prostitusi terbesar di Asia Tenggara.

Sejak pagi hingga saat ini perbincangan penutupan Gang Dolly meramaikan linimasa. Para Tweeple memberi dukungan melalui ciapan dengan hastag #SuroboyoTutupDolly. Tidak hanya hashtag, postingan foto Risma dengan tulisan yang ia buat pun banyak di retweet para tweeple.

Namun beberapa tweeple juga mengkhawatirkan efek lain penutupan lokalisasi terbesar di Asia Tenggara itu. Ada yang menanyakan apakah sudah dipertimbangkan baik-baik solusi untuk para psk (pekerja seks komersial) itu setelah "tempat praktek"nya ditutup.

Ditengah pro kontra itu, Bu Risma tidak gentar. Bahkan ia seperti sudah mempersiapkan kemungkinan terburuk buat dirinya: dibunuh. Hal ini tampak dari beberapa media yang mengabarkan, ia telah berpamitan kepada keluarganya agar mengikhlaskan jika dirinya tewas saat menutup lokalisasi Dolly malam nanti.

"Saya sudah pamit pada keluarga untuk menutup Gang Dolly tanggal 18 besok (daerah pelacuran terbesar di Asia Tenggara) kalau saya mati, ikhlaskan. Bu Risma".

Pesan tersebut Risma buat lantaran banyaknya protes para penduduk di kawasan Gang Dolly yang masih menentang keputusan yang telah ia buat. Risma sadar hal ini akan membahayakan jiwanya, karena warga sekitar Gang Dolly pasti membenci dirinya.

Gang Dolly saat ini dihuni 1.000 lebih pekerja seks komersial dan sekitar 300 mucikari, sejak pagi mereka melakukan aksi penutupan Jalan Jarak serta merusak dua wisma di lokalisasi sebagai teror untuk memperkeruh situasi menjelang penutupan lokalisasi itu.

Biasa Menyerang… Kini Jokowi 'Gelagapan' Terbongkarnya Bocoran Rekaman Megawati Dan Jaksa Agung

jokowi dan jusuf kalla
Penyerangan terhadap capres nomor urut 2 Joko Widodo (Jokowi) semakin santer.

Kali ini, seseorang yang tidak dikenal mengaku sebagai utusan Wakil Ketua Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto, membocorkan sebuah rekaman dan transkrip permintaan dan penangguhan pemeriksaan terhadap Gubernur DKI non aktif Jokowi, terkait dugaan kasus pengadaan Bus TransJakarta, kepada Ketua Progres 98 yang juga diketahui sebagai salah satu pendukung Prabowo-Hata, Faizal Asegaf.
Faizal mengatakan,
Ia menerima rekaman dan transkrip itu pasca pihaknya mendesak KPK untuk segera memeriksa rekening kampanye Jokowi, pada jumat 6 Juni lalu. Tidak hanya itu saja, namun sosok yang tidak dikenal tersebut, sempat mengeluarkan kartu identitas KPK yang membuktikan ia adalah utusan Bambang.
“Orangnya rapi, berpenampilan necislah, tapi tidak kasih tahu namanya, soalnya ditutup,” katanya, di Jakarta, Rabu (18/6/2014).
Diketahui, beredar berita bahwa Faizal diperdengarkan rekaman dan transkrip, dimana Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri meminta Kejaksaan Agung Basrief agar menangguhkan pemeriksaan terhadap Jokowi

Kivlan Zen Buka "Kartu AS" Prabowo Subianto



Mantan Kepala Staf Kostrad Mayor Jenderal (Purn) Kivlan Zen akhirnya angkat bicara terkait foto-foto kekerasan yang diperlihatkannya di tengah dialog terbuka dengan tim pemenangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla di hadapan mahasiswa Universitas Indonesia, Rabu 18 Juni 2014.

"Ini adalah foto-foto kekerasan yang terjadi pada waktu kerusuhan Mei 98," kata Kivlan sambil memperlihatkan foto-foto kekerasan.

Kivlan mengatakan, foto-foto yang diperlihatkannya di depan mahasiswa merupakan salah satu bukti untuk mengungkap siapa yang paling bertanggung jawab pada kerusuhan Mei 1998 silam.

"Tak usah saya sebut orangnya, kerusuhan ini sudah direncanakan dan mereka menggelar rapatnya di Senayan. Kalau saya buka ini adalah aib bangsa," beber Kivlan.

Lebih lanjut, Kivlan menegaskan, kasus kekerasan kerusuhan Mei 98 itu tidak ada kaitannya dengan Prabowo Subianto, yang saat itu menjabat Panglima Kostrad. Prabowo, kata dia, tidak pernah meninggalkan Jakarta.

"Kalau dia pergi, maka habislah Jakarta. Saya bicara ini, karena saya ada bersama dia," ujarnya.

Menurutnya, kerusuhan dan kekerasan Mei 98 sengaja direncanakan dengan menggelar rapat dan dikontrol dari Bogor.

"Jadi jelas, Pak Prabowo hanya terkena fitnah. Kalian bisa lihatkan di foto ini, orang-orangnya ada dan ada spanduk merah, jelas di situ bertuliskan Komite Pendukung Megawati," ungkap Kivlan.

"Kalau mau blak-blakan ayo di pengadilan. Biar kita buka semua. Kasihan Pak Prabowo difitnah terus. Kalau tidak ada Prabowo, Jakarta bisa hancur berbulan-bulan seperti yang terjadi di Mesir dan negara lain," tambahnya. (asp/viva)

Ide Tol Laut Jokowi Dimentahkan Pakar Maritim Indonesia

Dalam debat Minggu malam, Calon Presiden Joko Widodo melontarkan ide untuk membangun tol laut. Ide ini sesungguhnya menunjukkan ketidakpahaman Joko Widodo tentang kondisi realitis Indonesia saat ini dan cenderung menggampangkan masalah yang ada, seperti semudah membalik telapak tangan.

Ide tol laut yang diungkapkan Jokowi adalah dengan mengadakan kapal-kapal besar yang berkeliling Indonesia untuk menyamakan harga barang di seluruh Indonesia. Satu contoh yang diungkapkan adalah harga semen di Jawa dan Papua yang sangat berbeda jauh, dimana harga di Jawa per sak Rp.50 ribu sementara di ‎Papua bisa mencapai Rp.1 juta.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Indonesia Maritime Institute (IMI), Dr. Y. Paonganan yang juga pakar maritim Indonesia mengatakan bahwa Jokowi tidak paham konsepsi negara maritim.

Berikut penjelasan Direktur IMI via akun twitternya @ypaonganan :

- Harga semen di papua variatif, di pegunungan mahal krn diangkut pake pesawat, di daerah yg ada pelabuhan besar tdk mahal spt kata si joke.

- Harga semen di Jayapura, Biak, Sorong sktr 75-100 rb/sak, di Wamen, Paniai, Pegunungan Bintang sktr 500-750rb/sak krn diangkut pake pesawat.

- Nah ini..:) @yeni0182: Rp.95000 pak, 50 km dr pelabuhan @ypaonganan: harga semen di papua variatif, di pegunungan mahal krn pake pesawat

- Jadi argumen jokowi ttg harga semen di papua bukti bahwa jokowi kaga ngarti ttg papua, omong kosong saja..:))

- Dari argumen ttg Papua aja sdh ga ngarti, gimana mau menyelesaikan masalah di Papua...Jok...jok..:))

- Jokowi ingin mencitrakan diri bahwa dgn paham Papua berarti paham NKRI, tapi sayang dlm argumentasi harga semen di Papua aja sdh salah..:)

- Kecuali kalo kapal yg si jokowi mau pake itu bisa antar semen hingga ke Puncak Jaya, Wamena, Paniai, Yahokimo, Tolikara dll.. pace jokowi:))

- Jokowi ingin eksploitasi masalah Papua utk pencitraan, sayang dia salah data jadinya ngaco #hargasemen

- Saya tahu kondisi Papua, karena hampir semua Kab disana sy pernah datangi..:)

- Maksa bener :)) "@Reiza_Patters: Ngemengin tol laut trus maksa dikaitkan dgn harga semen jadi murah di papua itu bener. Bener maksa. #uhuk"

- Si jokowi pikir bahwa rakyat Indonesia itu bodoh spt dia makanya asal ngomong... #hargasemenPapua

- Jadi kalo jokowi bcr harga semen di papua, hanya siapkan tol laut itu keliru, siapkan juga tol udara agar harga semen di wamena murah :))

- Bicara harga semen di Papua lalu jokowi hny siapkan TOL LAUT itu keliru sosodara, harus ada TOL UDARA juga utk angkut semen ke Yahokimo :)

- Kenapa TOL UDARA, krn harga semen yg kata jokowi sktr 1Jt an itu diangkut pake PESAWAT UDARA dari Jayapura ke Wamena, Yahukimo dll :))

- Jadi mahalnya semen di wilayah pegunungan Papua tdk akan sama dgn di jawa kalo jokowi tak bangun TOL UDARA...gmn sosodara..? :))

- Sy yakin kalo org Kab Jayawijaya Papua nonton debat, dgr ide tol laut jkw utk turunkan harga semen, akan ngomong "eh pace ko su gila ka" :)

- Kalo orang Yahukimo dengar ide tol laut jkw utk turunkan harga semen, akan ngomong "eh pace, ko pe kapal laut kasih terbang kesini ka"

- Kalo orang Pegunungan Bintang dengar ide tol laut utk turunkan harga semen, akan ngomong "eh mas, ko su makan obat ka" :))

- Kalo orang Paniai nonton debat dengar ide tol laut utk turunkan harga semen di Papua akan ngomong "e pace ko lagi kumur-kumur ka"

- eh pace jokowi, ko jgn suka tipu2 ka, torang jg tau kalo semen di tolikara mahal krn tra ada kapal laut sandar disini, ko tau ka tidak :))

- eh pace jokowi semen di jayapura sini tra mahal, yg mahal itu di pegunungan bintang krn tra ada kapal laut berani sandar disana :))

- eh pace jokowi ko tra tau ka dimana itu Tolikara, itu di gunung sana eee..kapal laut tra bisa sandar pace, baruuu,ko mau jadi presiden? :))

Kepada media, Dr. Y. Paonganan juga menjelaskan lebih rinci kengawuran Jokowi.

"Dengan menggunakan kata 'tol' itu saja sudah kurang tepat, dan secara filosofis tentu keliru. Karena membawa paradigma daratan ke lautan," kritik Doktor lulusan IPB ini kepada Rakyat Merdeka Online, Selasa, (17/6).

Dijelaskan Y Paonganan, seharusnya yang dilakukan dalam kaitan perspektif maritim adalah membenahi sistem pelayaran dengan membangun infrastruktur laut, membangun industri maritim atau perkapalan yang merata seluruh Indonesia dan membangun sentra-sentra ekonomi di daerah timur agar terjadi pemerataan ekonomi nasional. Sehingga sistem logistik nasional bisa normal dengan biaya murah.

"Sebagai contoh, harga satu pak biskuit seharusnya sama di seluruh Indonesia. Produksi biskuit di Jakarta harus diangkut ke Papua dengan menggunakan kapal laut. Tentu produsen dalam hal menentukan harga juga memperhitungkan biaya distribusinya. Lalu dengan biaya angkut yang mahal tadi, harga barang juga akan naik. Sistem ini yang harus menjadi perhatian utama dalam melihat NKRI dari perspektif maritim," tegas Paonganan yang akrab disapa Ongen.

Menurut Direktur IMI, Jokowi mengambil contoh harga semen yang sangat timpang di Jawa dan Papua pun agak keliru. Semen di Papua yang mencapai harga Rp 1 jutaan itu terdapat di daerah pegunungan karena diangkut dari Jayapura dengan pesawat udara. Jadi tidak ada kaitan dengan transportasi laut. Di Jayapura sendiri, harga semen tidaklah jauh beda dengan harga di Jawa, hanya bekisar 75 ribu/sak, tentu tetap ada perbedaan harga yang signifikan," lanjut Paonganan

Yang membuat biaya angkut kapal laut tinggi, jelas Ongen, khususnya ke wilayah Timur Indonesia dikarenakan kapal dari Jyang mengangkut hasil produksi memperhitungkan biaya pulang pergi. Karena khawatir kembali tidak ada barang yang diangkut. Jadi otomatis biaya jadi double.

"Jika ada kapal besar yang direncanakan Jokowi lalu lalang antar pulau untuk mengangkut komoditas. Lantas yang akan mensubsidi siapa? Emang kapal yang akan dia buat energinya pakai air laut?," kritik Ongen.

Ongen juga menyarankan agar Jokowi jangan bicara konsep dengan istilah bombastis tapi tidak mengerti substansinya. Untuk mencapai cita-citanya itu, Jokowi butuh waktu yang panjang bisa sampai 5 periode presiden. Karena hal itu tidak serta merta.

"Banyak tahapan yang harus dilalui karena bicara maritim tidak bicara parsial tapi komprehensif dan terintegrasi. Jadi sebaiknya Jokowi memahami dulu konsepsi apa itu negara maritim baru bicara seperti itu. Jangan terus membodohi rakyat," paparnya.

Ongen pun menyarankan sebaiknya Jokowi mempelajari kembali peta NKRI baru bicara maritim. Jangan berpikir bahwa NKRI itu hanya seluas Kota Solo atau Jakarta yang cukup dibuatkan bus besar untuk bolak-balik antar lokasi seperti Transjakarta.

"Ngurusin Transjakarta saja tidak bisa, apalagi ngurusin kapal-kapal besar untuk dijadikan tol laut," sergah Ongen.

PT Freeport : Kerugian Negara & Kemiskinan Masyarakat Papua


Tahukah anda bahwa tambang emas terbesar di dunia itu adalah di Grasberg Papua - Indonesia dengan produksi 40.9 ton per tahun ? Jika 1 gram emas = 300 ribu. 1 kilogram = 300 juta. 1 ton = 300 M. 40.9 ton = 12.3 Trliun/ tahun. Itulah produksi "sampingan" PT. Freeport.

Kenapa disebut produksi sampingan PT. Freeport, karena PT. FI produksi utamanya adalah tembaga yang besarnya 18 juta ton. Perak 3400 ton. Kandungan emas terbukti di tambang Grasberg Papua saja (belum termasuk area tambang freeport di area lain di papua) = 1600 Ton. Dengan harga 300 ribu/ gram (harga pasar sudah di atas 400 ribu/gram) didapatkan total = 480 triliun. 50% saja kembali ke Papua, sudah kaya raya.
Jika 480 triliun itu dibagi ke 2.8 juta penduduk Papua. Rata-rata per orang punya kekayaaan = Rp. 171 juta per orang, termasuk bayi yang baru lahir. Itu baru dari emas di 1 (baca : satu) gunung emas di papua dari belasan gunung emas yang dimiliki. Dan hanya baru dari emas saja. Belum lainnya.
 
Dari hasil tembaga di Grasberg saja ( tidak termasuk lainnya) Freeport menghasilkan USD. 178 milyar atau Rp. 1.600 triliun. Jika 1.600 triliun tersebut dibagi rata ke 2.8 juta penduduk papua, masing-masing per orang akan menerima = Rp. 5.715 juta. Hampir 6 milyar/orang. Ditambah produksi perak yang terdapat di area tambang garsberg saja. Total pendapatan freeport adalah USD 298 Milyar atau Rp. 2.682 triliun.
 
Jika Rp. 2.682 triliun hasil kekayaan emas, tembaga dan perak yang di grasberg papua itu saja dibagi 2.8 juta penduduk = Rp. 9.8 milyar !! Penduduk papua punya pendapatan perkapita Rp. 9.8 M selama 47 tahun atau rata2 ICP = Rp. 208 juta per tahun. Hanya dari Grasberg !!
 
Tapi tahukah anda berapa royalti yang dibayar Freeport dan seluruh usaha tambang mineral di Indonesia? Hanya Rp. 12 Triliun / tahun. Contoh : tahun 2007, pendapatan yang dilaporkan Freeport USD 5.13 Milyar. Pajak yang dibayar hanya USD. 1.3 milyar dan royalti USD 133 juta. Berapa keuntungan PT. Freeport tahun 2007 itu setelah dipotong pajak dan royalti ? USD 3.234 juta atau Rp. 29 triliun !!!!
 
Adalah negara di dunia ini yang "sebodoh" Pemerintah Indonesia? Dimana-mana hasil tambang itu lebih 50% nya dinikmati negara, bukan kontraktor ! Bagaimana bisa diterima akal sehat, pada tahun 2007 negara terima pendapatan total hanya 13 Triliun sedangkan PT Freeport untung bersih 29 Triliun? Total pendapatan PT. Freeport 2004-08 = USD 17.893 milyar atau Rp. 161 triliun. Total utk RI = USD 4.481 milyar atau Rp. 40 Triliun.
 
Hebatkan? Freeport untung bersih Rp. 121 triliun kurun waktu 2004-08, penerimaan negara hanya 40 triliun dari laba kotor Rp. 161 Triliun. Sebegai bentuk sedekah, PT. freeport keluarkan 1% untuk rakyat Papua. Selama kurun waktu 2004-8 rakyat Papua mendapat 1% atau Rp. 1.61 Triliun.
 
Apakah negara kita pernah audit berapa sebenarnya kandungan emas, tembaga, perak dan lain-lain yang ada dikonsesi tambang Freeport? Tidak pernah. Padahal luas tambang Grassberg itu hanya seperlima dari luas tambang Freeport yang 2.6 juta ha atau 6% dari luas papua.
 
Jika kita punya presiden yang mau nasionalisasi tambang Freeport kayak venezuela atau bolivia, Indonesia tidak perlu mengemis-mengemis cari utang ke Bank Dunia. Saya kaget ketika wamen ESDM bilang pajak batubara kita hanya 25% dan royalti max 6%. Total 31%. Negara rugi, kontraktor kaya raya.
 
Bagaimana bisa, batubara yang lebih gampang exploitasinya dikenakan royalti dan pajak bagian negara yang lebih rendah dibandingkan migas? Edan ! Harusnya batubara dan tambang mineral lainnya juga diperlakukan seperti migas. 70-80% bagian untuk negara, 20-30% untuk kontraktor.
 
Semua elemen bangsa, utamanya DPR harus berani desak pemerintah realisasikan Pasal 33 UUD kita. Sudah saatnya kita berhenti jadi bangsa pengemis. Tahukah anda sebagian besar galian tambang di Freeport itu tidak diolah di Papua tapi tanahnya langsung dikapalkan dan dikirim ke luar negeri? Dulu Bakrie dapat 10% saham divestasi Papua tapi setahun kemudian dijual lagi dengan harga berlipat-lipat. 
 
Kita tidak bisa harapkan renegosiasi kontrak tambang-tambang kita pada SBY. SBY sudah akui AS sebagai negara keduanya. Dia tidak peduli dengan nasib rakyat Indonesia.
 
Apakah Jakarta/Freeport pernah peduli dengan Papua? Apakah ada SD, SMP, SMA, PT terbaik dibangun di Papua? Tidak. Supaya rakyat Papua tetap bodoh. 
 
Apakah Jakarta/Freeport ada pembangunan jalan lintas Papua? Tidak ada. Supaya akses ke tambang-tambang kekayaan alam itu tidak bisa ditembus publik.China menawarkan pembangunan jalan trans papua gratis kepada Indonesia. Indonesia menolak karena AS tidak setuju.
 
Adalah Rumah sakit terbaik dibangun di Papua? Tidak ! Rakyat Papua tidak pernah mendapatkan pelayanan kesehatan terbaik. Infrastruktur publik di Papua paling buruk di seluruh Indonesia. Disengaja demikian agar papua tidak bisa maju. Rakyatnya tak boleh pintar.
 
Rakyat Papua yang mau mendapatkan sekolah dan pelayanan kesehatan terbaik harus ke Jawa. Sekolah di UGM atau berobat di Jakarta/Surabaya. Padahal Papua adalah daerah yang tingkat penyebaran aids nya tertinggi di Indonesia.. kenapa bisa akarta tidak peduli? Sengaja ? Jakarta menyuap Papua dengan membikin kaya dan membikin mabok elit Papua. Membiarkan korupsi gila-gilaan oleh pejabat-pejabat Papua. Rakyatnya menderita. Papua punya semuanya : emas, tembaga, migas, perak, uranium, hutan, laut yang kaya ikan, bahkan batubara. Kemana itu semua?
 
China dengan cadangan devisanya terbesar didunia dan membutuhkan pekerjaan/investasi telah sukses bangun infrasturktur gratis di Afrika. Indonesia menolak. Sama halnya ketika Malaysia menawarkan jembatan semananjung Malaka - Sumatera gratis ke Indonesia. SBY menolak. Takut.
 
Saya pernah berkunjung ke HPH PT. Irmasulindo di Papua. Kalo tidak salah dapat konsensi 390.000 ha. Kayu-kayu Papua ditebang, dijual. Setelah kayu-kayu hutan habis ditebang, lahan ditanami kelapa sawit. Benar-benar kekayaan alam yzng luar biasa. Apakah ada untuk rakyat Papua? Hutan di Papua menurut karyawan PT. Irmasulindo lebih gampang ditebang daripada hutan di Sumatera. Geografinya lebih mudah. Kayak ATM bank. 
 
Saya pernah ketemu dengan karyawan Freport warga asli Papua. Tamatan Australia. Dia tidak bisa jadi direksi. Jabatan GM mentok. Lalu dia datang ke Jjakarta beserta beberapa orang tokoh Papua. Menginap di hotel sentral pramuka. Mau ketemu Fredy Numberi, dan SBY. Mereka mau menuntut ada warga asli Papua jadi direksi di Freeport. Ujung-ujungnya dia ditawari uang USD 2 juta dan diancam. Disuruh pulang. Yang memfasilitasi karyawan freeport yang mau nuntut tersebut jadi direksi FI itu adalah Henky Luntungan dan Subur Budisantoso, elit PD. Gagal.
 
Saya baca hasil riset Marwan Batubara tentang Papua dan Freeport. Mau menangis melihat negara ini dirampok oleh elitnya sendiri.
 
Sumber: @TrioMacan
 
 
AYO PILIH PRESIDEN YANG MEMPERJUANGKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
 
MENYELIDIKI KEBOCORAN ANGGARAN DAN KEKAYAAN INDONESIA
 
KEPUTUSAN DAN MASA DEPAN BANGSA INI ADA DITANGAN ANDA

JANGANLAH KITA MENJADI PENGEMIS DI NEGARA SENDIRI.

JADIKAN INDONESIA MENJADI MACAN ASIA......

JANJI PRABOWO,,,,,, Hitungan riil, untung dan rugi coblos Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra).

Pesan ini adalah untuk saudara-saudara yang masih ragu akan perlunya pergi ke TPS dan memilih presiden. Keraguan utama yang saya baca adalah: Apakah suara saya benar berpengaruh?

Untuk saudara pertimbangkan: Membangun fasilitas dan menyediakan layanan publik berkualitas butuh uang. Besaran APBN kita saat ini hampir Rp. 2.000 triliun.

Selama empat tahun terakhir, Dewan Pakar Gerindra telah mencermati, menemukan dan merinci kebocoran kekayaan negara akibat korupsi dan kebijakan yang keliru. Jumlahnya sekarang sudah mencapai Rp. 1.160 triliun.

Menyelamatkan kebocoran Rp. 1.000 triliun lebih ini, dan penggunaannya secara efektif adalah prioritas utama saya dan Gerindra jika mendapatkan mandat dari saudara.

Jika saya dan Gerindra mendapat kepercayaan saudara, saya optimis pada tahun pertama kita bisa selamatkan minimal setengah kebocoran. Kurang lebih Rp. 500 triliun. Tahun kedua saya optimis bisa selamatkan keseluruhan, Rp. 1.000 triliun.

Sebagai gambaran, uang Rp. 500 triliun dapat digunakan untuk hal-hak sebagai berikut. Harga-harga ini adalah angka-angka dari resmi dari pemerintah saat ini:

Pembangunan Jalan Tol Jakarta - Surabaya
Biaya sampai selesai: Rp. 150 triliun

Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera
Biaya sampai selesai: Rp. 129 triliun

Pembangunan Kereta Api Trans Sumatera
Biaya sampai selesai: Rp. 65 triliun

Pembangunan Kereta Api Trans Sulawesi
Biaya sampai selesai: Rp. 30 triliun

Pembangunan Kawasan Pangan 1 Juta Hektar
Untuk Produksi 15 Juta Ton Padi per Tahun
Biaya sampai selesai: Rp. 50 Triliun

Percepatan Pembangunan Desa
Minimal Rp. 1 Milyar per Desa per Tahun
Biaya: Rp. 81 Triliun

= = = = = =

Total biaya untuk 6 kebutuhan diatas: Rp. 505 triliun.

= = = = = =

Untuk saudara pertimbangkan: Jika saudara coblos Gerindra, jika saudara berikan kepercayaan kepada saya, saya optimis dalam lima tahun pemerintahan saya dapat selamatkan Rp. 5.000 triliun. Uang sebanyak ini bisa digunakan untuk banyak hal. Uang ini bisa biayai pendidikan gratis berkualitas untuk semua warga Indonesia, pastikan tidak ada lagi anak Indonesia yang kurang gizi, keluarkan kita dari ketergantungan impor BBM dengan bangun industri BBN, jalankan semua program di 6 Program Aksi Gerindra dan lain sebagainya.

Alternatifnya, jika saudara memilih untuk tidak memilih: Uang ini bisa terus bocor dan tidak dirasakan oleh saudara, tidak dirasakan oleh rakyat Indonesia.

Untuk saudara pertimbangkan juga: Hutang bangsa Indonesia saat ini sudah mencapai angka Rp. 2.000 triliun. Saya sangat yakin dengan pemerintahan yang kuat, bersih dan memiliki program jelas, kita dapat:

1. Selamatkan kekayaan yang bocor.
2. Bangun infrastruktur secara besar-besaran.
3. Buka jutaan lapangan kerja baru.
4. Tingkatkan kualitas SDM bangsa.
5. Meringankan beban hidup rakyat banyak, dan
6. Selesaikan segala hutang kita dan jadi negara berwibawa.

Demikian, kepada saudara telah saya sampaikan hitung-hitungan nyata untung dan rugi, mencoblos dan tidak mencoblos Gerindra pada PEMILU 9 April 2014 yang akan datang.

Pergilah ke TPS dan coblos partai yang saudara percaya untuk menyelamatkan kekayaan kita yang bocor, dan mengalokasikan uang rakyat agar dapat dirasakan manfaatnya oleh rakyat banyak.

Semoga dapat membantu saudara dalam menentukan pilihan. Sahabatmu,

Ttd. Prabowo Subianto

Jika saudara ingin mengetahui lebih banyak mengenai kebocoran Rp. 1.160 triliun yang saat ini terjadi, simak paparan saya berikut ini:

http://youtu.be/7QvPISUcEwI

Terima kasih

Mainkan Kasus HAM Prabowo, Hina Lembaga Negara

Melempar isu kasus tragedi 1998 yang diduga melibatkan Prabowo Subianto, justru kontraproduktif dan menghina lembaga negara. Hal itu dikatakan sosiolog Universitas Jember, Maulana Surya Kusumah, Jumat 13 Juni 2014.

"Saya tidak membela Prabowo. Tapi, menurut saya, orang yang menyudutkan Prabowo dengan isu HAM justru melakukan penghinaan besar terhadap sejumlah lembaga negara," ujar Maulana Surya.

Menurut dia, pengadilan sudah memutuskan persoalan itu dan dianggap selesai. Kata Maulana, Tim Gabungan Pencari Fakta Kerusuhan Mei 1998 juga sudah mengeluarkan hasil investigasi, dan TNI sudah mengeluarkan pernyataan mengenai Prabowo.

Untuk itu, tidak tepat jika diungkit-ungkit kembali. Apalagi kasus itu selalu disuarakan pada ajang pemilihan presiden. "Kalau kita memang negara hukum, ya sudah tidak perlu diungkit-ungkit lagi," katanya.

Maulana melanjutkan, Megawati Soekarnoputri dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga sudah memberikan pendapatnya soal Prabowo.
Pernyataan Presiden disampaikan Juru bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha yang menyatakan bahwa Prabowo diberhentikan secara hormat dan menerima hak pensiun dari negara. [Baca Istana: Prabowo Diberhentikan dengan Hormat]

Maulana kemudian mengutip pernyataan Megawati, "Saya tahu di balik itu ada diri orang lain. Sama seperti saya. Saya victim, korban. Kalau saya bilang, berapa orang saya buka untuk bisa balas dendam. Jadi diam sajalah. Kita kembalikan saja kepada Yang di Atas," tuturnya.

Selain menyinggung Megawati dan Presiden SBY, kata Maulana, mengungkit kasus tragedi 1998 sama saja menghina institusi Komisi Pemilihan Umum. 

"Bukankah Prabowo sudah diloloskan menjadi calon presiden? Isu ini adalah senjata untuk menghancurkan kubu Prabowo. Namun tanpa disadari justru antiklimaks dan menguntungkan kubu Prabowo," ujar Maulana.

Jika isu itu terus "digoreng", menurut Maulana, justru akan merugikan pihak Joko Widodo-Jusuf Kalla. Sebab, akan semakin banyak rakyat yang simpati terhadap Prabowo.

Maulana mengingatkan adanya budaya "tega larane ora tega patine" dalam masyarakat Indonesia. Artinya, bagaimana pun, masih ada rasa belas kasihan pada diri masyarakat terhadap sosok yang dianiaya.

"Apa yang terjadi pada SBY pada pemilu 2004 akan terjadi pada Prabowo. Kalau isu HAM terus-menerus diarahkan ke Prabowo, orang akan bertanya-tanya," tuturnya.

"Jika Prabowo memang bersalah, kenapa masih bisa ikut pemilu? Jika memang bersalah, kenapa tidak masuk penjara? Jika memang bersalah, kenapa Mahfud MD yang anggota Dewan Penasihat Komisi Nasional HAM justru berpihak kepada dia? Jika memang bersalah, kenapa Said Aqil Siradj yang wakil ketua Tim Gabungan Pencari Fakta Kerusuhan Mei 1998 justru memihak Prabowo?" Maulana menjelaskan.


© VIVA.co.id

follow

Popular Posts

Exchanger