Ketua Progres 98 Faizal Assegaf menilai, Komisi Pemberantsan Korupsi (KPK) ingin mengambil alih kasus Transjakarta. Hal ini dilakukan karena lembaga antirasuah itu diduga mendapat bocoran rekaman dan transkrip pembicaraan penangguhan pemeriksaan terhadap Joko Widodo.

Dengan demikian, Progres 98 mendesak KPK agar memeriksa dugaan gratifikasi Jokowi yang masih menjadi Gubernur DKI nonaktif, dalam mengumpulkan rekening kampanye untuk menjadi calon presiden. "Memang kenapa? (tidak mau periksa rekening kampanye)," cerita Faisal ke seseorang yang mengaku utusan Bambang itu, sebagaimana, rabu (18/6).

"Karena kata Bambang dilema (periksa rekening kampanye Jokowi) bagi KPK," ujar Faisal mengulang kata utusan Bambang itu.
"Dilema kenapa?," tanya Faisal lagi.
"Mas Bambang bilang, ya udah angkat Transjakarta aja," lanjut orang tersebut.

Dengan kejadian itu lanjut Faisal, KPK ingin menunjukan keinginan memeriksa kasus yang juga melibatkan bekas bawahan Jokowi Udar Pristono yang sudah tersangka.
"Saya menduga, pertama KPK cuci tangan, menghindar memeriksa gratifikasi rekening," katanya.
"Makanya dua hari ini mereka (KPK) angkat terus. Mungkin itu awal bukti mereka buat desakan (periksa kasus Transjakarta)," tandasnya