MY INFO

Sindonews.com – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Dahlan Iskan hari ini, mencanangkan Roadmap menuju “BUMN Bersih” yang diselenggarakan di Kantor Kementerian BUMN.

“Program ini merupakan wujud konsistensi Kementerian BUMN dalam merancang dan melaksanakan aksi anti korupsi, baik di lingkungan BUMN maupun di BUMN itu sendiri,” kata Dahlan dalam pidatonya di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, Rabu (25/9/2013).

Dahlan mengaku bahwa pihaknya telah melakukan berbagai penataan di tubuh Kementerian BUMN. Mislanya penataan rangkap jabatan dewan komisaris atas dewas pengawas, serta pengadaan barang atau jasa melalui e-procurement.

“Untuk mengawasi itu semua, kita bekerja sama dengan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) untuk penerapan Program Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Kementerian BUMN,” jelas Dahlan.

Keputusan Dahlan tersebut berdasarkan keputusan Menteri BUMN Nomor SK-439/MBU/2013 tanggal 14 Agustus 2013 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Roadmap BUMN Bersih (RBB).
http://ekbis.sindonews.com/read/2013...ng-bumn-bersih

TEMPO.CO, Jakarta – Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan meluncurkan roadmap BUMN Bersih sebagai aksi antikorupsi di lingkungan Kementerian BUMN dan perusahaan-perusahaan negara. Sebelumnya, Kementerian BUMN telah menerapkan pengaturan gratifikasi bagi aparatur Kementerian, penataan rangkap jabatan Dewan Komisaris, serta pengadaan barang dan jasa melalui e-procurement.

“Program ini juga harus diterapkan di lingkungan masing-masing BUMN,” ujar Dahlan di hadapan 38 Direktur Utama BUMN saat meluncurkan program BUMN Bersih di kantornya, Rabu, 25 September 2013.

Program ini, kata Dahlan, harus dijalankan secara serentak oleh seluruh perusahaan negara pada 1 Oktober mendatang. Sejauh ini sudah ada 30 BUMN yang menjalankan program ini secara sukarela. “Nantinya, program ini wajib dijalankan seluruh BUMN. Tapi kalau ada yang tidak sanggup, ya berhenti,” ucapnya.

Pada awal bulan depan, para direksi BUMN diminta mendaftar kepada tim penyusun roadmap BUMN Bersih ini.

Sebelumnya, pemerintah telah mencanangkan program Good Corporate Governance yang meliputi sistem whistle blowing, code of conduct, melengkapi laporan harta kekayaan pejabat negara pada tiga jenjang jabatan, dan service level agreement bagi BUMN yang mengelola subsidi. Tapi, Dahlan menjelaskan, GCG saja tidak cukup karena masih ada persoalan korupsi dan gratifikasi. “Kita ingin lebih dari itu,” tuturnya.
Sebagai tahap pertama pelaksanaan program ini, Kementerian BUMN membuka kesempatan bagi Direksi dan Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas BUMN untuk mendaftarkan diri. “Pendaftarannya paling lambat 31 Oktober,” ujar Dahlan. Setelah mendaftar, tim roadmap BUMN Bersih akan mensurvei jajaran direksi dan anak perusahaan, jajaran satu level di bawah direksi, serta manajer dan jabatan pimpinan lainya dua tingkat di bawah direksi.

Tim roadmap akan memberikan tiga kategori penilaian kepada BUMN yang telah menerapkan program ini. Kategori tersebut adalan BUMN Bersih Tingkat I, BUMN Bersih Tingkat II, dan BUMN Bersih Tingkat III. “Masing-masing kategori dibedakan berdasarkan hasil survei berdasarkan waktu pendaftaran setiap BUMN,” Dahlan menjelaskan.
http://www.tempo.co/read/news/2013/0...am-BUMN-Bersih

Mobil listrik pesanan Menteri BUMN Dahlan Iskan, Selo dan Gendis telah lolos uji sertifikasi dari Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor (BPLJSKB) Kementerian Perbubungan di Bekasi, Jawa Barat.
Selanjutnya prototype mobil listrik yang diproduksi oleh putra-putri Indonesia telah dikirim ke Bali. Di Bali, mobil ini bakal dipamerkan kepada para peserta KTT APEC.
http://finance.detik..com/read/2013/...uji-laik-jalan